Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menyatakan dukungan penuh Fraksi PDI Perjuangan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait usulan relaksasi dan revisi anggaran, serta dalam pelaksanaan program-program strategis kementerian tersebut. Ia menegaskan, langkah KKP sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

“Secara khusus juga mendukung Asta Cita atau visi-misi Presiden terpilih,” ujar Sonny dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Namun demikian, agar program strategis berjalan maksimal, Sonny menilai pelaksanaannya harus dilakukan secara simultan dan terkoordinasi. Ia juga menekankan pentingnya peran DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan, terutama terhadap program yang menyentuh langsung masyarakat.

“Khususnya pada sektor pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing. Karena, sebagaimana saya pernah sampaikan di kursi ini, saya ingin Pak Menteri menjadi bapaknya nelayan Indonesia. Jadi, berbagai program itu harus benar-benar menyentuh masyarakat,” tegas legislator dapil Jawa Timur III tersebut.

Sonny juga menyoroti efektivitas program prioritas nasional pasca pemangkasan anggaran. Ia mempertanyakan sejauh mana revisi anggaran tersebut akan berdampak terhadap pelaksanaan program-program yang telah dirancang.

Sebagai informasi, pagu efektif anggaran KKP yang bersumber dari APBN semula sebesar Rp4,84 triliun. Namun, setelah dilakukan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, anggaran tersebut turun menjadi Rp3,58 triliun.

Menyikapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam rapat tersebut meminta dukungan DPR RI untuk relaksasi dan revisi anggaran guna membuka blokir pembiayaan terhadap sejumlah program prioritas. Termasuk di antaranya swasembada pangan dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan proyek strategis yang mendukung kebijakan ekonomi biru dan misi Presiden–Wakil Presiden.

Dalam kesempatan itu, Sonny juga menyoroti distribusi bantuan alat tangkap dan program pengembangan sumber daya manusia. Ia meminta KKP memberikan penjelasan lebih rinci mengenai distribusi bantuan tersebut, yang menurutnya masih disampaikan secara terlalu singkat.

“Karena ini slide-nya singkat, saya mohon itu juga bisa dijelaskan lebih lengkap. Termasuk kalau nanti kami reses, dan di wilayah saya ada laut, jadi bisa saya pahami betul, Pak,” tuturnya.

Adapun terkait program penyuluhan dan pengembangan SDM, Sonny berharap KKP menjelaskan lebih lanjut mengenai kualitas pengajar dan relevansi kurikulum pelatihan.

“Saya kira kami juga perlu tahu model dan kualitas pengajarnya, serta relevansi kurikulumnya. Sehingga kami bisa memberikan masukan, dan program itu betul-betul tepat sasaran di lapangan,” pungkasnya. (hal/aha)